Potretdesa.com - Data IDM (Indeks Desa Membangun) diharapkan selalu di-update secara berkala agar ia mencerminkan perkembangan fakta di lapangan. Proses up-date data tersebut membutuhkan sistem yang aplicable dan sustainable baik terkait Sistem Keuangan Desa atau SISKEUDES maupun  Sistem PembangunanDesa atau SIPEDE. Dengan sistem tersebut kinerja dan  kebijakan Desa dapat terukur dan tercermin secara transparan, valid dan akuntabel.

Demikian rilis yang disampaikan ke Media terkait sambutan Dirjen Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat Desa, Taufik Madjid dalam kegiatan Rapat Koordinasi Pengumpulan dan Pengolahan Data IDM di  Jogjakarta, Kamis (25/07/ 2019).

Dirjen Taufik mengatakan, Indeks Desa Membangun haruslah mencerminkan fakta tentang progres perkembangan pembangunan di desa. Karena itu dibutuhkan koordinasi dan konsolidasi semua pihak, baik Pemerintah Desa, Dinas PMD Kabupaten, Organisasi Perangkat Daerah dan juga  Pendamping Desa.

"Kita bangga dengan kinerja mereka selama ini, dan berterima kasih kepada Pendamping Desa yang telah berhasil menyajikan data dalam sistem SIPEDE sebagai salah satu data desa yang telah diakui oleh pihak lain, termasuk BPS".

Dengan data yang dihimpun oleh Pendamping Desa tersebut, lanjut Taufik, pihak Kementerian Desa PDTT dapat menyajikan update informasi akurat terkait penggunaan Dana Desa yang dimanfaatkan oleh Desa kepada publik secara transparan, valid dan terkini.

"Dari data tersebut menjadi dasar pijakan bagi pengampu kepentingan Desa untuk mengambil langkah-langkah kebijakan strategis dalam konteks pembangunan dan pemberdayaan masyarakat", tegasnya.

Taufik mencontohkan, dari data embung yang berjumlah lebih dari 30 ribu, maka Dana Desa berhasil menjadikan pertanian desa  semakin baik. Ke depan, diharapkan tidak ada lagi  kekeringan atau kekurangan air di desa-desa di musim kemarau. Begitu pula data  pembangunan irigasi, PAUD, POSYANDU dan lainnya diharapkan benar-benar dapat mencerminkan wajah Desa dan menjadi baromenter  kemajuan pembangunan di Desa.

"Oleh sebab itu, IDM perlu dilakukan validasi setiap saat. Perlu disurvei betul-betul agar terhindar dari  kesalahan dan ketidak sinkronan antara data dan kenyatan di lapangan", pungkasnya.
Acara Rakor tersebut dihadiri Satker P3MD Provinsi, Dinas PMD Kab, OPD terkait, KN-P3MD/KN-PID, Program Leader P3MD, Program Leader PID, Tenaga Ahli Utama Managemen Sistem Informasi, Tenaga Ahli Utama Managemen Data, Tenaga Ahli Madya Managemen Data Region 1 s/d 7, Koordinator Program Provinsi Seluruh Indonesia, Tenaga Ahli Madya Pengelolaan Sistem Informasi, Pendataan dan Komunikasi Seluruh Provinsi, dan Tenaga Ahli Madya Infrastruktur Desa seluruh Provinsi.

(Rilis/DS/)
Ditjen Ppmd